Detail artikel

Tuntutan ASN Zaman Now


Agustus 2017 silam, kembali dibuka penerimaan pegawai negeri sipil (PNS) di berbagai instansi kementerian dan lembaga negara, tidak tanggung-tanggung ratusan formasi untuk lulusan sarjana, diploma dan tamatan sma dibuka, tak kurang dari 37.138 formasi siap diperebutkan, setelah sebelumnya dalam tiga tahun kebelakang tidak ada penerimaan pegawai, menurut catatan Badan Kepegawaian Negara (BKN), sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran, pelamar yang mendaftarkan diri terhitung mencapai 2.433.656 pelamar, kalau di kalkulasikan hitung-hitungan peluangnya, rasionya adalah 1:65, artinya satu orang pelamar bersaing dengan 65 orang lainnya. Ketat!. Angka tersebut hampir mendekati jumlah pelamar pada penerimaan pegawai negeri pada tahun 2014 yang lalu, dimana pada saat itu oleh Museum Rekor Indonesia (MURI) dicatat sebagai rekor dengan jumlah pelamar pekerjaan terbanyak!!

Fenomena ini menunjukkan, profesi sebagai pegawai negeri mungkin masih menjadi dambaan dan cita-cita putra putri bangsa negeri ini, betapa harapan anak-anak bangsa untuk mencapai taraf kesejahteraan hidup, keinginan untuk mendapatkan penghidupan yang lebih baik dan mendapatkan jaminan pensiun di masa tua bisa tercapai setelah berhasil menjadi pegawai negeri.

Hmmm.. Apakah benar seperti itu? Apakah profesi sebagai pegawai negeri memang lebih menggoda dibanding dengan pekerjaan di perusahaan swasta atau menjadi seorang wiraswastawan?

Dan lagi apakah kemudian setelah berhasil diterima sebagai PNS bisa membuat mereka bisa berbangga hati dan menjadikannya sebuah pencapaian akhir dalam karier?

Tentunya berbangga hati boleh, lumrah dan sah-sah saja sepanjang dibarengi dengan rasa syukur kepada Tuhan dengan tidak kemudian menjadikan diri menjadi jumawa.

Namun apakah titel abdi negara itu sudah merupakan suatu pencapaian akhir? 

Banyak pendapat yang terlontar dari beberapa kalangan di masyarat ketika sesorang sudah diterima menjadi seorang PNS, dari karier yang sudah bisa dikatakan "sukses", pekerjaan yang bisa dikerjakan dengan santai, tidak ada beban target yang harus dicapai, penghasilan rutin bulanan dengan status sebagai "karyawan" tetap, hingga jaminan akan kesejahteraan di masa tua sudah menjadi stigma umum yang melekat dan menghiasi alam fikiran sebagian besar masyarakat mengenai profesi PNS.

Namun seyogianya bagi ASN, pemikiran dan stigma tersebut kiranya bisa menjadi cambuk dan di jawab dengan pembuktian kinerja yang optimal, menjadi seorang ASN pada dasarnya adalah beban berat, ada tanggung jawab besar disana yang harus diemban, menjadi abdi negara dan abdi masyarakat bukan tugas yang mudah, tuntutan dan ekspektasi masyarakat terhadap birokrasi lembaga pemerintahan dewasa ini sangatlah tinggi, masyarakat kita sudah sangat cerdas menilai dan mengukur kinerja pegawai negeri nya, terlebih di era keterbukaan informasi seperti sekarang ini, masyarakat bisa dengan mudah melakukan review dan re-check, mereka menunggu untuk mendapatkan pelayanan terbaik, menanti service excellent dari birokrat-birokratnya dan menagih pemenuhan hak-hak mereka. Hingga pantaskah kemudian para ASN untuk tidak memaksimalkan diri dalam berkinerja, pantaskah kemudian para ASN bisa bersantai ongkang-ongkang kaki dalam memenuhi hak-hak dan melayani masyarakat? pertanyaan-pertanyaan tersebut haruslah bisa menggugah benak dan semangat para ASN, sudah sepatutnya ASN sebagai bagian dari gerbong besar aparatur penyelenggara negara untuk bisa memperbaiki kinerjanya, mewujudkan harapan dan menjawab tantangan-tantangan tersebut.

Sahabat Pembaca,

Dari beberapa kementerian dan lembaga yang menyediakan formasi untuk pegawai dan aparatur baru, Kementerian Hukum dan Ham menjadi institusi yang paling banyak menyediakan slot bagi calon-calon pengabdi negara itu, sebanyak 17.526 pelamar diharapkan bisa mengisi posisi lowong yang dibuka. (47% dari jatah penerimaan alokasi pegawai baru untuk kementerian dan lembaga secara nasional di tahun 2017).

Sehingga kemudian menjadi menarik untuk membahas dan mengamati lebih dalam mengenai salah satu institusi Hukum ini berkaitan dengan formasi yang dibuka dan jumlah pelamarnya yang membludak.

Profil singkatnya, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah sebuah institusi pemerintah yang menjalankan tugas dan fungsi baik teknis maupun administratif dalam bidang Hukum dan pemenuhan Hak Asasi Manusia, Ya, kementerian yang dulunya bernama Departemen Kehakiman, adalah salah satu institusi pemerintah yang paling tua usianya, dibentuk 2 hari setelah Republik ini memproklamasikan diri menjadi negara merdeka, institusi yang pada zaman kolonial dikenal sebagai Departemen Van Justitie, yang identik dengan logo pohon beringin rindangnya, pohon yang kemudian disebut sebagai "rumah besar Pengayoman".

Urusan-urusan negara di bidang Hukum (baik teknis maupun administrasi), Keimigrasian, Perundang-undangan, Perlindungan dan Pemenuhan terhadap HAM, dan utamanya Pemasyarakatan adalah antara lain yang menjadi urusan, tugas dan tanggung jawab kementerian ini.

Apa kemudian yang membuat institusi ini memerlukan begitu banyak tenaga-tenaga baru dewasa ini?

Antara lain ialah banyaknya aparatur-aparatur seniornya yang sudah memasuki usia akhir darma bhakti di satu sisi, isu kekurangan sumber daya manusia dalam menjalankan aktivitas organisasi, dan di sisi lain adalah dalam usaha institusi menjawab tantangan persoalan di masa depan yang patut diangkat ke permukaan. Khususnya dalam hal Pemasyarakatan, begitu banyak polemik dan suara-suara sumbang dari masyarakat mengenai sistem Pemasyarakatan kita, sengkarut permasalahan di Lembaga Pemasyarakatan yang seakan tak selesai-selesai, seperti tak ada solusi dan kerap menemui jalan buntu penyelesaian persoalan tak ayal membuat paradigma negatif berkembang luas di kalangan masyarakat, makin banyaknya "siswa" warga binaan yang keluar masuk tembok penjara, sorotan terhadap perilaku "nakal" oknumnya, hingga penuh sesaknya bilik bilik kamarnya menyeruak ke permukaan publik, oleh sebab itu pemerintah mencoba menjawab persoalan tersebut salah satunya dengan jalan perekrutan darah-darah baru aparatur pemasyarakatan, dengan harapan besar bisa membawa nafas pembaruan yang mengarah kepada perbaikan-perbaikan kinerja institusi pada ujungnya.

14.000 Penjaga Tahanan baru, 100 Perawat Narapidana, 55 Dokter, dan 714 formasi untuk Pembimbing Kemasyarakatan (PK) mengisi komposisi yang paling banyak dibanding dengan 2.489 slot jabatan lain di luar direktorat Pemasyarakatan.

Menarik kembali dalam kesempatan ini untuk mengkaji dan menelaah secara mendalam mengenai jumlah yang dibutuhkan untuk formasi jabatan Pembimbing Kemasyarakatan (PK). Yakni sebanyak 700an lebih lowongan formasi dibuka dalam satu periode penerimaan.

Apakah dari sahabat pembaca ada yang sudah mengetahui sebelumnya tentang tugas dan fungsi seorang PK dalam ekosistem Pemasyarakatan? mungkin ada yang sudah familiar dan mungkin sebagian lagi ada yang masih awam, tentang peran dan kontribusinya dalam menjawab persoalan dan menjadi formula bagi institusi ini merespon persepsi publik yang semakin skeptis dan apatis belakangan ini, sehingga kemudian bisa diajukan pertanyaan kembali, apa urgensinya?

Pembimbing Kemasyarakatan (PK) adalah merupakan salah satu jabatan fungsional di salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bidang Pemasyarakatan yang berada di bawah naungan payung besar Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yaitu Balai Pemasyarakatan (Bapas).

Dimana Balai Pemasyarakatan (Bapas) ini secara bersama-sama dengan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan juga bersama pihak lain menjalankan tugas dan program pembinaan serta pembimbingan bagi warga binaan pemasyarakatan untuk mewujudkan cita-cita Pemasyarakatan kita yang berasaskan Restoratif Justice, dimana sekarang asas kepenjaraan kita tidak lagi berkonsep Retributif Justice yang lebih identik dengan hukuman pembalasan.

Restoratif Justice merupakan sistem pembinaan dan pembimbingan warga binaan ke arah pemulihan kembali keadaan warga binaan seperti semula, keadaan dimana warga binaan dan narapidana dapat kembali ke dalam lingkungan masyarakatnya dengan jiwa yang baru, yang sudah menyadari dan insaf akan kesalahan mereka, jiwa-jiwa yang sudah menyesali perbuatannya yang lalu, sehingga pengulangan kembali perbuatan sebelumnya dapat di cegah, dan dalam diri mereka bisa muncul sikap dan perilaku menjaga ketertiban dan merawat keharmonisan hubungan diantara sesama warga masyarakat, juga kemudian akan menjadi contoh bagi masyarakat yang lain di lingkungan mereka, dan harapan pada ujungnya nanti bisa menjadi tolak ukur keberhasilan institusi ini dalam menjalankan tugas dan peran yang diembannya, tugas dan peran seorang PK juga tentunya.

Seorang Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dengan berbagai lika liku di lapangan dalam pelaksanaan tugasnya banyak menemui kendala-kendala, faktor-faktor yang berpotensi menghambat jalan ideal fungsi dan peran PK sangat bermacam bentuknya, internal dan eksternal.

Idealnya, seorang PK bisa menjadi jembatan bagi warga binaan untuk menghijrahkan dirinya dari cap pelanggar hukum untuk kemudian dapat diterima kembali di masyarakat dan tidak menjadi bagian dari masalah lagi di kemudian hari.

Bagaimana seorang PK bisa menjadi "teman" bagi warga binaan untuk menuju kehidupan yang lebih baik dengan bekal pengetahuan yang cukup untuk kembali ke lingkungannya, menjadi lebih bermartabat dan mulia, bukan malah menjadi "partner in crime" dengan menjadi oknum penghambat jalan cita-cita itu.

Bagaimana seorang PK bisa membangun relasi dan koordinasi yang baik dengan aparat penegak hukum dari institusi lain, bersama kepolisian dan kejaksaan, memberikan advice dan argumen di hadapan Hakim di Pengadilan guna mencarikan jalan dan kepentingan terbaik bagi warga binaan dan klien pemasyarakatan yang sedang berhadapan dengan hukum.

Mengutip pernyataan dari Sekretaris Direktorat Jendral Pemasyarakatan: -Sri Puguh Budi Utami-.

Bahwa "Seorang PK adalah orang besar yang dilahirkan tuhan untuk meringankan beban orang-orang yang berada di dalam Lembaga Pemasyaratan (Lapas)".

Tandasnya lagi, "PK memiliki kedudukan penting dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pemasyarakatan (Bapas), perannya lebih luas dan strategis sebagai ujung tombak pemasyarakatan dalam pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT), dimana prinsip Restoratif Justice menjadikan hukuman pidana penjara adalah merupakan upaya terakhir".

Menunjukkan betapa para PK diharapkan bisa menjadi bagian dari solusi persoalan dan menjadi ujung tombak untuk mencapai cita-cita Pemasyarakatan kita yang lebih bermartabat, mengandung asas manfaat, dan memberikan proses peradilan yang lebih adil bagi warga binaan dan klien pemasyarakatan.

Pada hakikatnya, seorang warga binaan pemasyarakatan tidaklah berbeda dengan manusia lainnya di lingkungan masyarakat, tidak ada alasan pembenar untuk lantas menjadikan mereka manusia yang termarjinalkan di lingkungan mereka sendiri, lingkungan keluarga mereka, dan masyarakat sekitar mereka, baik secara sosial maupun ekonomi.

Mengambil hikmah perkataan dari seorang filsuf:

"setiap manusia terlahir dengan hati yang sama, hanya saja, situasi dan kondisi lah yang kemudian membuat mereka menjadi berbeda". 

beranjak dari hal tersebut, latar belakang pendidikan, kondisi ekonomi dan pengaruh lingkungan lah yang sebenarnya menjadi sebab utama, yang menjadikan mereka kemudian menyandang status sebagai warga binaan, sebuah PR besar yang tentunya akan menjadi tidak fair kalau hanya dibebankan kepada ranting-ranting dan tunas-tunas pengayoman saja, akan tetapi tugas kita bersama juga setiap element masyarakat bersama-sama dengan pemerintah.

Idealnya begitulah semestinya,

Apakah sudah menjadi realitas?

Sungguh, perjalanan menuju cita-cita itu masih panjang, masih panjang perjalanan menuju titik yang menjadi mimpi besar Pemasyarakatan itu, jalan terjal menghadang didepan, setapak, curam dan berbatu, jalan itu tidaklah landai, hijau asri atau licin beraspal, energi yang dibutuhkan untuk bergerak maju dan terus berputar mengikuti roda birokrasi menuju pelayanan terbaik itu sangat besar, tidak mudah dan perlu kerja lebih keras lagi, tetapi bukan tidak mungkin tidak bisa terwujud, harapan itu harus tetap ada dan tetap harus dipelihara, kinerja yang baik harus terus selalu dirawat melalui antusiasme dan fikiran-fikiran positif dari segenap aparaturnya, banyak hal-hal yang sudah berjalan baik pada rel nya, akan tetapi tidak sedikit pula hal-hal yang masih memerlukan perbaikan dan koreksi.

Kiranya demikianlah apa yang menjadi tuntutan dan harapan kepada ASN-ASN kita, terlebih kepada para tunas-tunas Pengayoman baru yang mengisi pos-pos di bidang Pemasyarakatan di zaman now sekarang ini, yang diharapkan bisa menjadi wajah dan warna baru birokrasi kita secara umum dan sistem pemasyarakatan kita secara khusus, untuk institusi Kementerian Hukum dan HAM dan NKRI.

 

Pengayoman,

Pohon besar berdaun rindang dan kuat akarnya,

Menjadi tempat yang sejuk untuk berteduh dan berlindung dari air hujan dan terik Matahari,

Rantingnya saling membentang dengan batangnya yang kokoh,

Melindungi dan memberikan rasa aman untuk sekelilingnya.

 

 

Oleh:

 

Firman Agustian Nuur

CPNS

Balai Pemasyarakatan

Kementerian Hukum dan HAM

Kalimantan Selatan