Sejarah Bapas Kelas I Banjarmasin

SEJARAH PEMASYARAKATAN

Berbicara tentang perjalanan pemasyarakatan di Indonesia tidak terlepas dari perjalanan sejarah bangsa Indonesia sendiri. Masa demi masa terlewati. Setiap masa memiliki catatannya sendiri. Sejarah kepenjaraan sendiri sudah sangat lama. Tahun 1872 - 1905 merupakan periode kerja paksa, tujuan utama dari hukuman pada periode tahun ini adalah menciptakan rasa takut dan mengasingkan terpidana dari masyarakat.
Periode kerja paksa diganti dengan periode masa kolonial Belanda. Pada masa ini banyak penduduk Indonesia masuk penjara karena perlawanan besar - besaran terhadap Belanda sehingga membuat penjara overcrowding dan banyak terjadi huru - hara. Terpidana dari masa ke masa mengalami kondisi yang memprihatinkan selama dipenjara.
Setelah kemerdekaan sistem penjara mulai dibenahi, pimpinan Jawatan Kepenjaraan mulai memikirkan tentang sistem kepenjaraan yang bercirikan Indonesia, dalam arti sesuai dengan karakter nasional dan budaya Indonesia, yang berdasarkan pada Pancasila.
Hasrat untuk mengadakan perubahan dan pembaharuan di bidang ini diawali oleh DR. Rahardjo, SH yang menjabat sebagai Menteri Kehakiman pada saat itu. Beliau mengemukakan pidatonya mengenai “Pohon Beringin Pengayoman”; yang antara lain dinyatakan bahwa tujuan dari pidana penjara adalah “PEMASYARAKATAN” dan juga mengemukakan konsepsi tentang hukum nasional, yang ia gambarkan sebagai sebuah “Pohon Beringin” untuk melambangkan “Tugas hukum ialah memberi pengayoman agar cita - cita luhur bangsa tercapai dan terpelihara.” Gagasan tentang Pemasyarakatan tersebut disepakati di Konferensi Nasional Kepenjaraan pada tanggal 27 April 1964.
Dalam konferensi tersebut dirumuskan pula prinsip - prinsip pokok yang menyangkut perlakukan terhadap para narapidana dan anak didik. Kesepuluh Prinsip Pemasyarakatan tersebut antara lain:
1.    Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan peranannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna
2.    Penjatuhan pidana bukan tindakan balas dendam negara
3.    Berikan bimbingan bukan penyiksaan supaya mereka bertobat
4.    Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk atau jahat daripada sebelum dijatuhi pidana
5.    Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, para narapidana dan anak didik harus dikenalkan dengan dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat
6.    Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik tidak boleh bersifat sekedar pengisi waktu, juga tidak boleh diberikan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan dinas atau kepentingan negara sewaktu - waktu saja. Pekerjaan yang diberikan harus satu dengan pekerjaan di masyarakat dan yang menunjang usaha peningkatan produksi
7.    Bimbingan dan didikan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik berdasarkan Pancasila
8.    Narapidana dan anak didik sebagai orang - orang yang tersesat adalah manusia, dan mereka harus diperlakukan sebagai manusia
9.    Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi salah satu derita yang dialaminya
10.    Disediakan dan dipupuk sarana - sarana yang dapat mendukung fungsi rehabilitatif, korektif, dan edukatif dalam sistem Pemasyarakatan.
Keberadaan Sistem Pemasyarakatan menjadi semakin kuat dengan disahkan dan diundangkannya Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tentang Pemasyarakatan pada Tanggal 30 Desember 1995.

Sumber :
1.http://www.ditjenpas.go.id/sejarah/
2.Modul Pembimbing Kemasyarakatan. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham RI.
3.Team Ditjen PAS.(2004).40 Tahun Pemasyarakatan Mengukir Citra Profesionalisme.Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Kehakiman & HAM Republik Indonesia

Sejarah BAPAS Nasional

Balai Pemasyarakatan bermula saat dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 8 Mei 1970 Nomor : J.H.4/6/5/13 tentang Pembentukan Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (Balai BISPA) di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. Istilah BISPA pertama kali dicetuskan oleh R.Waliman Hendrosusilo yang terdiri dari 2 (dua) istilah, yakni BIS dan PA. BIS singkatan dari bimbingan kemasyarakatan dan PA singkatan dari Pengentasan Anak. Tujuan pendirian badan ini adalah untuk pembinaan di luar penjara. Kantor BISPA pertama berdiri di Jakarta yang letaknya menjadi satu dengan gedung kantor Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada tahun 1970.
Metode yang digunakan dalam bimbingan di luar penjara juga berbeda dengan metode pembinaan yang dilakukan di dalam penjara (Marianti Soewandi, wawancara 27 Juli 2012). Hingga kini ketentuan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum pelaksanaan tugas Balai BISPA dalam rangka pembinaan terhadap pidana bersyarat masih berupa ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam KUHP (tidak sesuai lagi dan kurang lengkap). Bagian XXXV Keputusan Menteri Kehakiman Nomor YS 4/3/7 Tahun 1975 sebagai pelaksanaan Keputusan Presiden RI Nomor 44 dan 45 Tahun 1974 tentang BISPA, tidak mengatur secara terperinci mengenai tugas BISPA. Teknik bimbingan yang dilaksanakan Balai BISPA sampai saat ini ada tiga (3) cara, yaitu :
1.    Memerintahkan terbimbing untuk datang ke Balai BISPA guna diberikan pengertian, keterampilan dan saran-saran juga berfungsi sebagai lembaga pengawasan.
2.    Diadakan kunjungan ke rumah terbimbing untuk melihat kemajuannya, situasi keluarga dan lingkungannya. Hambatan dalam hal ini adalah kemampuan sarana fisik Balai BISPA berupa fasilitas kendaraan dinas dan tersedianya dana.
3.    Mengadakan hubungan surat menyurat demi terjalin hubungan batin yang sifatnya pribadi dan familier. Namun pada kenyataannya karena kesibukan petugas atau karena kurangnya kemampuan untuk berimajinasi dari petugas dalam hal membuat surat, hal demikian sulit sekali dicapai sehingga kalaupun ada surat-menyurat hanya bersifat formil. Hal ini kiranya  perlu dipikirkan lebih lanjut jalan keluarnya.
Pelaksanaan bimbingan terhadap terpidana bersyarat oleh Balai BISPA perlu diadakan hubungan kerjasama antara Balai BISPA dengan Pengadilan Negeri dan Kejaksaan serta badan lain yang sifatnya sosial. Hubungan tersebut perlu disadari dengan peraturan-peraturan yang mengikat dan saling menunjang (Soetodjo, 2006).
Pada tahun 1995 setelah disahkannya UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan istilah BISPA berubah menjadi BAPAS. Hal tersebut dikuatkan dalam Keputusan Menteri No. M.01.PR.07.03 Tahun 1997 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemasyarakatan.  Dalam UU Pemasyarakatan N0. 12 Tahun 1995 pasal 2 dijelaskan bahwa bapas mempunyai tugas memberikan bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perundang-undangan yang dimaksud adalah Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang pengadilan Anak yang menyebutkan tentang tugas bapas. Tugas Bapas adalah memperlancar tugas penyidik, penuntut umum dan hakim dalam perkara Anak Nakal baik di dalam maupun di luar sidang Anak, dengan membuat Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (Purnianti, Mamik Sri Supatmi dan Ni Made Martini Tinduk, 2003).  

Sumber:
-    Modul Pembimbing Kemasyarakatan. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham RI.
-    Soetodjo, Wagiati. (2006). Hukum Pidana Anak. Bandung. PT Refika Aditama.



Sejarah Bapas Kelas I Banjarmasin.

Balai Pemasyarakatan Kelas I Banjarmasin berdiri di Kota Banjarmasin pada tanggal 11 Desember 1980 yang diresmikan oleh Direktur Pembinaan Luar Lembaga Pemasyarakatan yaitu Drs. HASAN UTOYO, SH. Balai Pemasyarakatan Kelas I Banjarmasin adalah Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan. Balai Pemasyarakatan Kelas I Banjarmasin, berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani Km, 5,5 Nomor 39 Banjarmasin. Wilayah Kerja Balai Pemasyarakatan Kelas I Banjarmasin, meliputi 2 (dua) Kota yaitu Banjarmasin dan Banjarbaru serta 5 (lima) Kabupaten yaitu Banjar, Barito Kuala, Tanah Laut, Tanah bumbu, dan Tanah Laut.

Berikut adalah daftar Kepala Bapas Kelas I Banjarmasin


 

Drs. DJAKARIA, Bc. IP
Periode 1981-1987

 

 

Drs. I Made Narka
Periode 1987-1990

 

 

UTUH KUSASI, S.Sos
Periode 1990-1996

 

 

Marsudi, Bc. IP 
Periode 1997-1999

 

 

Sutomo, Bc. IP
Periode 01/10/1999-31/12/1999

 

 

Drs. Sukarmin
Periode 1999-2001

 

 

Drs. SUKAMTO
Periode 04/08/2001-15/01/2004

 

 

Drs. JUAHANA BARUS
Periode 15/01/2004-22/12/2006

 

 

Drs. GUNAWAN GATHOT PRIYADI
Periode 22/12/2006-03/07/2008

 

 

Drs. BUDI PRIYATMONO, MH
Periode 03/07/2008-11/02/2009

 

 

Drs. UMAR ACHMAD
Periode 04/06/2009-02/02/2011

 

 

HASAN, S.Sos
Periode 05/05/2011-26/07/2012

 

 

Drs. NADZIF ULFA, M.Si
Periode 2012-2014

 

 

GIDION I S A PALLY,S.H., M.HUM
Periode 2014-2017

 

 

BAGUS KURNIAWAN, Amd.IP., S.Sos
Periode 2017-Sekarang